PENGERTIAN DOMAIN

Domain-nstansi-pemerintahDomain merupakan sebuah nama unik yang dimiliki oleh sebuah website. Nama unik tersebut berfungsi sebagai alat pengidentifikasi nama server di jaringan internet. Nama server pada jaringan internet terdiri dari deretan angka-angka yang dikenal dengan istilah IP address. Akan sulit mengingat nama sebuah website jika terdiri dari deretan angka (IP Address) oleh sebab itu dimunculkanlah sebuah nama unik atau domain, dimana pada saat kita mengetikan nama unik tersebut pada web browser, maka web browser akan menghubungkan domain ke server dimana data website tersimpan.

Sebagai contoh, data sebuah website disimpan didalam IP 198.220.30.12. Untuk mengases website tersebut, kita dapat mengetikan angka 198.220.30.12 pada web browser kita, yang artinya memerintahkan web browser untuk menuju lokasi tersimpannya data dengan IP 198.220.30.12. Namun dengan mengetikan deretan angka akan menyulitkan pengguna internet untuk mengingatnya, sehingga munculah istilah domain yaitu nama yang digunakan sebagai pengganti IP address.

Domain yang berlaku internasional saat ini banyak sekali jenisnya, untuk mengetahui jenis-jenis domain, anda dapat mengetikan kata kunci top level domain pada kotak pencarian Google. Beberapa contoh top level domain yaitu dot (baca titik-red) com, dot net, dot org, dot co.id, dot go.id. Untuk domain yang berakhiran dot id diatur oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), kita wajib mendaftarkan nama domain yang berakhiran dot id kepada PANDI dengan syarat dan aturan yang berlaku.

Untuk memiliki sebuah top level domain, maka si pemilik website harus membeli nama domain dengan mengecek keberadaan nama domain tersebut terlebih dahulu. Kepemilikan sebuah nama domain harus berbeda antara satu dengan nama domain lainnya, sehingga nama domain tidak boleh sama atau identik dengan nama domain lainnya.

ATURAN DOMAIN INSTANSI PEMERINTAH

Kepemilikan domain khususnya domain untuk instansi pemerintah ataupun lembaga penyelenggara negara memiliki aturan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Bagi Penyelenggara Negara. Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Peraturan ini memuat informasi untuk pendaftaran domain GO.ID bagi instansi,badan, departemen, lembaga pemerintahan atau dapat juga disebut sebagai Departemen Dan Non-Departemen. Peraturan ini tidak memuat standar internet apapun. Pendistribusian peraturan ini tidak terbatas. dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  • Yang mendaftar dan memiliki nama domain go.id hanyalah instansi/lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
  • Setiap instansi/lembaga penyelenggara negara hanya menggunakan dan memiliki satu Nama Domain go.id, yang mengacu kepada singkatan resmi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.
  • Sebagai contoh , Instansi Departemen menggunakan dep, seperti : www.depkop.go.id, www.dephub.go.id, www.kemendagri.go.id, www.bps.go.id, dst.
  • Untuk tingkat pemerintah daerah, digunakan nama resmi daerah atau singkatan resminya, diikuti status sebagai provinsi,kabupaten, atau kota. Sebagai contoh : www.malukuprov.go.id, www.ambonkota.go.id, www.maltengkab.go.id, dst;
  • Untuk instansi yang memiliki lebih dari satu situs web, penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub direktori yang diletakkan di belakang Nama Domain dengan didahului tanda /. Sebagai contoh www.matengkab.go.id/dispenda, www.malukuprov.go.id/dinaskoperasi, dst; atau dengan metode penambahan sub domain seperti www.dinaskumkm.malukuprov.go.id
  • Untuk instansi pusat yang memiliki kantor di daerah, nama situs webnya menggunakan nama domain instansi pusatnya, diikuti sub domain dari lokasi keberadaan instansi tersebut. Sebagai contoh : situs web Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, adalah www.jatim.bpn.go.id.
  • Untuk Perwakilan Luar Negeri, menggunakan nama Ibu Kota negara yang bersangkutan diikuti singkatan kbri, sedangkan untuk tingkat konsulat jenderal menggunakan subdomain kbri yang bersangkutan. Sebagai contoh : www.ottawakbri.go.id, www.newyork.washingtonkbri.go.id, dst;
  • Pendaftaran permohonan nama go.id dengan persyaratan :
  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan melampirkan surat kuasa yang harus ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris/ Sekretaris Utama untuk tingkat pusat, atau
  • Sekretaris daerah propinsi/sekretaris daerah tingkat pemerintahan daerah.itu dilarang dipergunakan.
  • Untuk tingkat pemerintah daerah, digunakan nama resmi daerah atau singkatan resminya, diikuti status sebagai provinsi,kabupaten, atau kota. Sebagai contoh: www.sumutprov.go.id, www.palukota.go.id, www.bandungkab.go.id,dst ;
  • Untuk instansi yang memiliki lebih dari satu situs web, penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub direktori yang diletakkan di belakang Nama Domain.
  • Pengecualian dan permintaan dapat dipertimbangkan sesuai dengan bobot keperluan dari pemerintah.
  • Segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah kantor pemerintah atau kegiatan yang berkaitan dengan beberapa kantor pemerintah harus berada dibawah sebuah domain dari kantor pemerintah mengingat tanggung jawab dari kelompok kerja tersebut harus jelas penanggung jawabnya.

Untuk syarat dan ketentuan penamaan domain bagi instansi pemerintah dapat anda baca pada Website PANDI  apabila anda kesulitan dalam mendaftarkan nama domain ataupun ingin berkonsultasi dalam pembuatan website untuk instansi di tempat anda bekerja silahkan hubungi kami melalui link ini